GOVERNMENT POLICY IN PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING IN WEST LOMBOK REGENCY NUSA TENGGARA BARAT

  • Idul Adnan Rasim STIS Darussalam, Lombok Barat, NTB
Keywords: Patterns, Prevention, Human Traficking

Abstract

Based on data from the Crisis Centre belonging to the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers which is called BNP2TKI, there were 1,759 complaints from workers assigned abroad as of/January-March 2019, where 71 cases were confirmed as human trafficking. and 2,430 cases which have indicators of human trafficking and there are 32 cases of trafficking in persons from the province of Nusa Tenggara Barat where as many as 59 victims are from West Lombok Regency. Using normative empirical research or also best known as field research, this paper applied the descriptive analysis method in analysing the data and found the following: forms and models of human trafficking in West Lombok Regency, Nusa Tenggara Barat done by a scalper who approached potential target induvidually ( home-to-home / door-to-door), then offered a job with a big number of salary to the victim, using nonprocedural ways, document falsification and persuading victims to escape from legal corporate. The duties of the West Lombok government are to prevent the occurrence of the criminal act of human trafficking there for socialization in the community and schools in West Lombok about procedurally being legal workers migrants and law enforcement on the criminal offender are crucial to be born in mind.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahman Prakoso Dan Putri Ayu Nurmalinda, “ Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Seminar Nasional Hukum” Universitas Negeri Semarang: Jurnal Volume 4 Nomor 1, 2018

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2006

Bibit Santoso,Kompas.com, Menyikapi Perdagangan Manusia, https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia, diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

Bnp2tki.go.id, penempatan, http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks, diakses pada Tanggal 23 April 2019.

Dhani Akbar,”Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam”, Jurnal Selat Volume. 5 Nomor.2, 2018, Raja Ali Haji: Universitas Maritim. 135.

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia Jakarta :Sinar Grafika,2010

Fitri Rachmawati, Kompas.com dengan judul "Lima Gembong Perdagangan Orang di Lombok Ditangkap Polda NTB", https://regional.kompas.com/read/2019/05/08/09185001/lima-gembong-perdagangan-orang-di-lombok-ditangkap-polda-ntb?page=all, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 8:00 WIB

Hamzah, Any Suryani, Lalu Husni, and R. R. Cahyowati. "Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara." Private Law 2.1 (2022)

International Organization For Migration, Pemberantasan Perdagangan Manusia, https://indonesia.iom.int/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia, diakses pada tanggal 18 Maret 2019.

Interview, Fitri , Sekretaris Bagian Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Lombok Barat NTB, pada Tanggal, 22 Agustus 2019.

Interview, Lalu Tajudin, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Lombok Barat NTB, pada Tanggal, 22 Agustus 2019.

Iqbal, Upaya pencegahan TKI non prosedural, Jakarta Rajawali Press, 2019

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018, https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/,diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018, https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/,diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

Kpai.go.id,bank data perlindungan anak, http://bankdata.kpai.go.id/ tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-2015, diakses padaTanggal 23 April 2018.

Maslihati Nur Hidayati, Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 2014,

Maswita Djaja, dkk, Telaah Kebijakan Kajian Persepsi Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Yayasan Melati Delapan Tiga, Jakarta.2020

Mufidah, Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender, Malang: UIN-Maliki Press, 2011

Priyatno Dwija, sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, Bandung refika aditama, 2005

Suharsimi arikonto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta : sinar grafika, 2002), 15

Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. Yustisia Jurnal Hukum, 3(3), (2014). 15-26

Published
2022-12-18
How to Cite
Rasim, I. A. (2022). GOVERNMENT POLICY IN PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING IN WEST LOMBOK REGENCY NUSA TENGGARA BARAT. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 16(2), 191 - 206. https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.968