Madika: Jurnal Politik dan Governance

Analisis Strategi Advokasi Kebijakan Publik oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat

Adi Aprianto, Annisa Saliha, Alfaridho Setiadji Nugroho, Bagas Islam Mahendra — Thu, 31 Oct 2024 13:57:05 +0000

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan LSM yang memiliki salah satu misi yaitu menjadi kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan. Keberhasilan Koalisi Perempuan Indonesia dalam melakukan advokasi kebijakan baik itu di tingkat nasional maupun daerah tentunya tidak terlepas dari strategi yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan strategi yang dilakukan oleh KPI Sumatera Barat dalam melakukan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bersifat terencana dan sistematis yang memiliki tujuan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak yang menginginkan adanya perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus intrinsik. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustkaan. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa strategi yang digunakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat diantaranya melakukan kajian substansi kebijakan, membentuk jaringan/koalisi advokasi, menerapkan model segitiga koordinasi advokasi, dan memanfaatkan media massa.

Reformasi Hukum Dan Demokrasi Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024

Wahyuni — Thu, 31 Oct 2024 13:59:30 +0000

Pasca pemilihan umum tahun 2024 harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk kembali mereformasi hukum dan demokrasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini diperlukan karena fakta dilapangan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan pihak-pihak atas keputusan KPU tentang hasil perolehan suara yang diselingi kecurangan dalam prosesnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum-empiris yakni penelitian yang bertujuan untuk menarasikan secara sistematis fakta dilapangan dan menganilisnya dengan ketentuan pemilihan umum di Indonesia untuk mengurai masalah isu hukum terkait serta solusi dari masalah yang dihadapi tersebut. Reformasi hukum dan pemilihan umum ini bertujuan untuk dalam rangka mewujudkan keadilan, meningkatkan transparansi, medorong partisipasi masyarakat, demokrasi yang berkualitas, mengurangi korupsi dan praktik buruk dalam politik serta mengadopsi teknologi baru untuk efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pasca pemilihan umum tahun 2024, pemerintah Indonesia perlu mereformasi kembali regulasi sistem kepemiluan di Indonesia terkait dengan pembenaan hukum pemilihan umum yang mengembalikan sistem sesuai sila ke empat Pancasila dalam hal “keterwakilan”, ketentuan ambang batas dan Pendidikan moralitas bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCE)

Andi Muh. Dakhalan, Dedi Kuswandi — Thu, 31 Oct 2024 14:00:04 +0000

Dalam konteks dunia yang semakin saling terhubung, tantangan global seperti kesenjangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemiskinan mengancam perdamaian dan kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCE) menjadi fokus penting, diidentifikasi sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Artikel ini menganalisis evolusi konsep GCE dalam konteks kebijakan internasional, khususnya dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dengan metode kajian kepustakaan, penelitian ini menggali akar konsep GCE dalam Konstitusi UNESCO dan pengaruhnya pada pendidikan global. Sementara GCE mengemuka sebagai prioritas kebijakan global, interpretasinya bervariasi secara nasional, memerlukan adaptasi terhadap dimensi kewarganegaraan regional dan global. Pembahasan mencakup poin-poin utama, seperti identitas nasional versus multikultural, perdebatan konseptual, dan tantangan implementasi. Penelitian ini juga mencermati kurangnya ketepatan indikator global dalam menilai pencapaian GCE, dengan fokus pada target SDG 4.7. Selain itu, terdapat perdebatan tentang integrasi GCE dalam kurikulum nasional, pendidikan guru, dan penilaian siswa. Muncul pula isu identitas kewarganegaraan dunia dalam masyarakat yang semakin terhubung. Pentingnya memahami peran kewarganegaraan global dalam konteks kompleks ini menuntut pendekatan kritis, mengatasi ketidaksetaraan dan merangkul keadilan sosial global. Artikel ini mengakhiri dengan menyoroti perlunya perspektif baru dan dukungan lebih lanjut untuk menjembatani kesenjangan dan memajukan implementasi GCE dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

Strategi Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Muhammad Arief Basuki Basuki, Radjikan, Supri Hartono — Thu, 31 Oct 2024 00:00:00 +0000

Salah satu syarat bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, Perluasan Pemenuhan Kelompok Masyarakat merupakan presentasi yang harus dikembangkan lebih lanjut secara konsisten sehingga masyarakat umum dapat mengajukan pertanyaan secara lebih efektif ke Dinas Pekerjaan Umum. Antar Negara Bagian dan Aset Perairan Pemerintahan Sidoarjo. Program yang dikenal dengan nama SIDORESIK ini juga dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo. Untuk pertama kalinya seluruh kecamatan di Sidoarjo ikut serta.

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Untuk mengetahui variabel-variabel yang menekan dan mendukung Rezim Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penyelidikan ini. Observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi terkait penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Taman dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Meningkatkan Pemenuhan Masyarakat telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. bidang. Hal ini harus terlihat dari otoritas publik yang sangat hebat dalam menjalankan sistem otoritatif, teknik program, metodologi pendukung aset, dan prosedur kelembagaan. Guna meningkatkan kepuasan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan meningkatkan kinerja layanan pengaduan. Kemudian secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berhasil memenuhi standar dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Krisis Rekognisi Kebudayaan Identitas Etnis Tionghoa dalam Pelestarian Makam Kapitan Oey Kiat Tjin di Kota Tangerang

Rival Mubarok, Dinda Septiana Putri, Nicholas Matthew, M. Nabil Ijlal, Mahpudin — Thu, 31 Oct 2024 13:58:43 +0000

The Kapitan Oey Kiat Tjin tomb site in Tangerang can be understood as an act of cultural relations in an area that captures social practices in the Kampung Baru housing complex. This site has become a topic of discussion which has an impact on the complexity of group interactions with the background of Chinese cultural heritage given the existence of the tomb. This is designed to classify cultural elements related to social dynamics which include customs, symbols and culture that play a role in building the identity of the Chinese community in the region, especially if we take Charles Taylor's theory of how identity is created by recognition, we can understand how the tomb of Oey Kiat Tjin is a socially constructive form built with heritage as well as cultural values that influence the perception of society in the Tangerang area. Taylor's recognition is not only based on formal formulations or from other institutions but instead emphasizes the values that direct the role and services of the captain. towards local development at that time which decorated the expression of self-identity and subject power by the Chinese community which had existed since the Dutch government to be appreciated and absorbed as a cultural habitus in regional aspects. The analytical results were presented in dialogue efforts and interviews with local sources.