Madika: Jurnal Politik dan Governance

Tata Kelola Pemerintahan Nagari Kamang Hilia Sumatera Barat Sebagai Desa Anti Korupsi Di Indonesia Tahun 2022

Aufa Rizky Fan Surya, David Alfareski, Irawati, Andri Rusta, Mhd. Fajri — Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0000

Otonomi daerah sangat penting agar pembangunan dapat merata bahkan sampai di tingkat desa. Namun kenyataannya, otonomi daerah juga berdampak pada praktek korupsi di desa sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi menggaungkan desa anti korupsi sebagai bentuk pencegahan korupsi. Pada tahun 2022, Nagari Kamang Hilia menjadi salah satu Nagari yang terpilih sebagai desa anti korupsi di Indonesia dan menjadi desa/nagari satu-satunya yang terpilih dalam mendapatkan penghargaan ini di Sumatera Barat. Untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka atau literature review. Adapun hasil dan pembahasan menunjukkan bahwasannya, Tata kelola pemerintahan ini didukung dan dilaksanakan dengan lima komponen, diantaranya; penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Diharapkan dengan berhasilnya nagari kamang hilia dalam meraih penghargaan ini dapat menjadi motivasi tersendiri bagi nagari lain yang ada di Sumatera Barat untuk terus berinovasi dan bergerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Analisis Game Theory Pada Konflik Politik Lokal Di Kabupaten Mentawai Pada Tahun 1999

Aufa Surya — Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0000

Proses desentralisasi di Indonesia telah dilakukan bahkan sejak zaman penjajahan. Otonomi daerah di Indonesia terus mengalami berbagai perubahan dan dampak terhadap konstelasi politik di daerah. Dampak dari adanya otonomi daerah adalah konflik politik yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu daerah yang mengalami konflik politik lokal adalah Kabupaten Mentawai pada tahun 1999. Untuk menjelaskan dan menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik literature study. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus politik lokal di Kabupaten Mentawai dipengaruhi oleh kelas menengah yakni IPMEN dan penggunaan politik identitas untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan daerah dan DPRD. Kasus di Kabupaten Mentawai dapat dianalisis dengan game theory yaitu zero sum game yang menjelaskan keuntungan atau kemenangan masyarakat Mentawai dalam konflik politik lokal.

Pengaruh Kelas Menengah Atau Elit Lokal Wajo Yang Berkuasa Setelah Pemekaran Wilayah Di Sulewesi Selatan Pada Tahun 2000.

Rizky Wahyu — Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini mendeskripsikan sebuah analisis implementasi kebijakan publik program Kartu Tani di Kota Padang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik politik di Kabupaten Wajo dalam teori permainan termasuk persaingan Zero Sum Game. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan data sekunder dan artikel-artikel yang disesuaikan dan terkait dengan penelitian. Konsep situasi persaingan Zero Sum Game ini setiap elit yang bersaing saling menjatuhkan dan berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. Jika dikalkulasikan ke dalam penghitungan jumlah kemenangan kedua pihak sama dengan nol. Maksudnya, adalah bahwa kedua pihak dalam persaingan itu menghadapi kemungkinan hasil yang sama atau pasti. Jika pihak yang satu mendapatkan kemenangan, maka pihak yang lain yang kalah. Sebaliknya, jika pihak yang satu mendapatkan kekalahan, maka pihak yang lain yang menang. Artinya, dalam konflik ini salah satu pihak harus ada yang menang dan kalah untuk mengakhiri konflik tersebut. Dalam politik lokal situasi Zero Sum Game itu digambarkan elit lokal yang menang akan tetap berkuasa dan elit lokal lain yang kalah berakhir kepada kerugian dan kehilangan kekuasaan. Adapun yang terjadi dalam kasus Kabupaten Wajo ini elit lokal yang berpengaruh di Kabupaten Wajo, yakni Puang pasca reformasi kehilangan kekuasaan politiknya di Kabupaten Wajo tersebut. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, pada pemilu april 2004 Golkar kehilangan mayoritasnya di DPRD Wajo Hal ini dibuktikan dengan Golkar kehilangan 9 kursi dari 26 menjadi 17 kursi. Tantangan utama datang dari dua partai islam Indonesia yakni PAN dan PKS. PAN berhasil meraih 5 kursi dan PKS meraih 4 kursi.

Fragmentasi Politik Islam Pasca-Pilpres 2024: Dinamika Dukungan Politik NU dan Muhammadiyah

Aris Munandar, Endang Susanti, Fadhilah Faiqoh — Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0000

Pemilihan Presiden 2024 menjadi titik krusial dalam peta politik Islam di Indonesia, di mana organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kembali menjadi sorotan utama dalam dinamika kontestasi pemilu. Penelitian ini membahas fragmentasi politik Islam pasca-Pilpres 2024, dengan fokus pada peran strategi dua organisasi Islam terbesar tersebut dalam membentuk lanskap sosial-politik nasional. Secara kelembagaan, NU dan Muhammadiyah memang menyatakan netral dalam pemilu, namun kenyataannya menunjukkan tidak adanya keterlibatan aktif para anggotanya dalam partai politik tertentu. Fragmentasi ini ditandai dengan polarisasi ideologi antara kelompok moderat dan konservatif, serta tidak adanya konsolidasi suara Islam dalam struktur kekuasaan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library study) dengan pendekatan analisis konten dan komparatif-historis untuk memahami dinamika politik Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi menyebabkan melemahnya posisi politik Islam tawar dalam mempengaruhi kebijakan publik, serta membuka ruang bagi kelompok pragmatis dan sekuler untuk mendominasi kekuasaan. Namun demikian, terdapat peluang rekonsolidasi melalui dialog lintas organisasi dan penguatan peran sosial-keagamaan NU dan Muhammadiyah. Kontribusi mereka dalam memperkuat demokrasi, baik melalui pendidikan politik warga maupun peran sebagai penyeimbang kekuasaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan inklusivitas demokrasi Indonesia. Studi ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif antarorganisasi Islam untuk mengatasi fragmentasi dan membangun basis politik Islam yang progresif dan adaptif terhadap demokrasi modern.

Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Kolaka (Studi Pada Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Dan Rumah Makan Di Kecamatan Kolaka)

Sherly_123 — Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0000

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efisiensi Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Kolaka (Studi Pada Pemungutan Pajak Restoran Dan Rumah Makan Di Kecamatan Kolaka). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 9 orang dan hasil pengamatan lapangan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan literatur pendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan reduksi data, display data penyajian dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan pada pemungutan restoran dan Hotel dilihat dari indicator sistem pemungutan yaitu Official assessment system,(Pajak Ditentukan Pejabat) Sistem offisial pajak dihitung dan ditentukan oleh pejabat dan dipungut berdasarkan ketetapan pemerintah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang pajak daerah dikenakan sebesar 10 % untuk setiap rumah makan, restoran dan hotel. pada indikator self assesment sistem ini memberikan tekanan pada kemandirian pajak untuk melapor dan menghitung serta membayar sendiri tetapi untuk kabupaten kolaka menurut keterangan bahwa sistem ini tidak digunakan sepenuhnya hanya beberapa item seperti melaporkan sendiri objek pajak untuk dilaporkan karena banyak masyarakat yang belum faham karena menggunakan mesing elektronik billing. withholding system (Pajak ditangani Pihak Lain)alur pemberian tanggung jawab yang diberikan dari Dispenda, kemudian langsung kepada rumah makan, restoran dan hotel dengan mencetak struk sendiri dan melakukan pelaporan melalui elektronik billing.