Madika: Jurnal Politik dan Governance

EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUNDS USE IN STUNTING HANDLING IN GUNUNG LENGKUAS VILLAGE EAST BINTAN DISTRICT, BINTAN REGENCY 2024

Try kurnia Erlianto — 2026-07-14

Penelitian ini mengangkat persoalan stunting sebagai tantangan kesehatan masyarakat

yang berdampak pada pertumbuhan anak dan kualitas sumber daya manusia di masa

depan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peran pemerintah kelurahan

dalam mengelola dana kelurahan secara efektif untuk mendukung percepatan

penurunan angka stunting. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas

penggunaan dana kelurahan dalam program penanganan stunting di Kelurahan

Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik

wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teori yang digunakan

adalah teori efektivitas organisasi dari Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, yang

mencakup indikator goal achievement, integration, dan adaptation. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa program Rembuk Stunting dan Pemberian Makanan Tambahan

(PMT) selama 90 hari telah terlaksana tepat waktu, dengan hasil yang sesuai tujuan.

Koordinasi antar pemangku kepentingan berjalan harmonis dan respons terhadap

tantangan lapangan cukup adaptif. Kesimpulannya, efektivitas penggunaan dana

kelurahan dalam penanganan stunting ditentukan oleh sinergi lintas sektor, partisipasi

masyarakat, dan ketanggapan organisasi lokal terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Kata kunci: adaptation, dana kelurahan, effectiveness, integration, stunting

GAME THEORY ANALYSIS OF IDENTITY POLITICAL CONFLICT IN WEST KALIMANTAN

Salwa Abelia Faajar Panggabean — 2026-07-14

Politik Identitas merupakan konsep baru dalam ilmu politik, politik identas di Indonesia sudah banyak terjadi di setiap daerah, Hal ini berkaitan dengan salah satu kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di Kalimantan barat. Politik lokal di Kalimantan Barat menunjukkan beragam etnis yang sangat mencolok sejak berakhirnya pemerintahan orde baru. Dalam menjelaskan dan menganalisis kasus tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tenik literature study, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semenjak keruntuhan pemerintahan Soeharto prioritas telah berbalik secara efektif, seperti didirikannya Majelis Adat Dayak atau yang biasa dikenal dengan sebutan (MAD) sebagai upaya untuk penguatan identitas etnik mereka, salah satu bentuk kemajuan dalam pembelaan yang dilakukan untuk mempertahankan budayanya adalah masyarakat suku Dayak mulai menganut kepercayaan Kristen, kasus ini dapat dianalisis dengan game theory yaitu zero sum game yang menjelaskan kekalahan dan kebangkitan kembali masyakat suku dayak semenjak masuknya reformasi dan orde baru akibat keruntuhan pemerintahan Soeharto.

The DYNAMICS OF POLITICAL ACTORS IN FORMING POLICY-MAKING SYSTEMS

Difa Ghassani — 2026-07-14

This research discusses the role of political actors in shaping the policy-making system. Political actors, including elected officials and interest groups, have significant impact in setting the agenda, proposing, supporting, or rejecting policies, and using resources to influence policy outcomes. The impact of the role of political actors can be positive, such as policies that are responsive, inclusive, and democratic, or negative, such as policies that are opportunistic, ambiguous, or corruptive. The research method used is a qualitative approach with literature study, and the discussion includes complex dynamics in the political arena and its impact on the community policy system. A thorough evaluation of the integrity and long-term impact of policies is necessary to maintain the quality of the policy-making system.

GAME THEORY ANALYSIS OF LOCAL POLITICAL CONFLICT IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

riski martin — 2026-07-14

Abstrak

Proses desentralisasi sudah lama di lakukan di Indonesia. Otonomi daerah dalam perkembangannya proses otonomi daerah ini banyak menimbulkan konflik-konflik berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan, ini berdampak pada gejolak politik lokal di setiap daerah tersebut. Usaha dilakukan untuk melakukan pemekaran di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis kasus tersebut penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik Literature study. Hasil penelitian ini menunjukkan kasus lokal di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh masyarakat dan beberapa elit lokal untuk mengajukan pemekaran ke pemerintah pusat. Kasus di Sulawesi Selatan di analisis dengan game theory yaitu zero sum game yang menjelaskan kekalahan masyarakat dan elit lokal Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pemekaran.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi daerah, Elit lokal

LEGAL TRAPS DUE TO THE POLITICIZED SOCIAL ASSISTANCE BY INCUMBENTS IN REGIONAL ELECTIONS

Ruslan Husen — 2026-07-14

Bantuan sosial dalam tahapan Pilkada, sering dipolitisasi untuk kepentingan elektoral oleh kepala daerah (petahana) atau bukan petahana. Menjadi masalah hukum saat bantuan sosial dikemas dan disalurkan dengan menyertakan visi misi, gambar dan/atau citra diri petahana.

Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek hukum penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh kepala daerah (petahana) dalam tahapan Pilkada. Metode penelitian yang digunakan: Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dengan editing, sistematisasi, dan uraian deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan, aspek hukum politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh kepala daerah (petahana atau bukan petahana) dalam tahapan Pilkada, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pemilihan), dapat berakibat pelanggaran hukum hingga penjatuhan sanksi pidana pemilihan pada pelaku, sanksi administrasi pembatalan pasangan calon kepala daerah (diskualifikasi) oleh KPUD berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi, atau sanksi pelanggaran hukum lainnya yang diatur di luar UU Pemilihan.