Madika: Jurnal Politik dan Governance

GAME THEORY ANALYSIS OF IDENTITY POLITICAL CONFLICT IN JAYAPURA

2025-12-26T15:37:31+00:00

Indonesia mengalami proses perubahan bentuk pemerintahan yang cukup panjang, bahkan konsep ini sudah diperkenalkan di masa kolonial, Semenjak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dilanjutkan dengan UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah mulai memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurusi wilayah administratifnya secara mandiri. Akibat dari hal tersebut adalah munculnya para aktor politik lokal yang bersaing dan tak jarang menimbulkan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis salah satu konflik yang pernah terjadi pada ranah politik lokal di Jayapura, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun untuk memudahkan proses analisis, peneliti menggunakan teori permainan dalam prosesnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus politik lokal yang terjadi di Jayapura terjadi akibat adanya pertentangan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat adat asli. Pertentangan tersebut menimbulkan prasangka antara satu sama lain. Adapun konflik ini berhasil diatasi dalam beberapa tahapan, dan menciptakan situasi Non-Zero Sum Game, atau kedua belah pihak yang saling menerima dan berusaha untuk berubah. Meskipun transformasi belum sepenuhnya selesai, upaya yang dilakukan mencerminkan keinginan harmoni dan inklusif dalam mendukung pemerintahan lokal di Jayapura.

INCLUSIVE DEVELOPMENT AS AN EFFORT TO REDUCE URBAN SOCIAL EXCLUSION: THE CASE OF MARGINAL GROUPS IN KAMPUNG SEMANGGI, SOLO, CENTRAL JAVA

2025-12-26T15:37:31+00:00

Since the 1980’s the paradigm of development in developing countries, especially in urban areas, has relied on the economic development with economic growth as the main output. This model tends to produce poverty, deprivation, and social exclusion. Social exclusion is a condition, in which individuals, families, and groups in the population do not have the social and political access toward social resources, lack of participation in social activities, and have inadequate living conditions and facilities. This development paradigm has been criticized as it only uses economic indicators and neglects other non-economical aspects. The challenge is to redefine or conceptualize the development in a wider term as a continuum process on a society or a social system led to social inclusion. It is a new approach, which develops an open environment and involves everyone from various backgrounds in the development process. As the development gap between rural and urban areas is getting wider, understanding social inclusion development is a need. Furthermore, President Joko Widodo’s (Jokowi) Nawacita declared that the State must be present among society; therefore, the development should start from the periphery to the centre in order to improve the quality of life, prosperity, and democracy. This paper aims to reconstruct the values of urban development along with the concept of social inclusion in order to increase the quality of life, social relationships, social cohesion, social participation, and social capital in Solo, Central Java.

PERFORMANCE OF THE WAE MBELILING REGIONAL PUBLIC COMPANY (PERUMDA) DRINKING WATER IN PROVIDING CLEAN WATER IN KOMODO DISTRICT, WEST MANGGARAI REGENCY

2025-12-26T15:37:31+00:00

Pedoman Umum Persatuan Air Minum Provinsi (PERUMDA) Sistem Manggarai Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Air Bersih Pengurus dan Organisasi Persatuan Air Minum Wilayah Wae Mbeliling Rezim Manggarai Barat. Perumda merupakan perkumpulan yang dibentuk untuk ikut serta dalam upaya perubahan lokal dan lebih membina tata kelola pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Manggarai Barat. Maksud pemeriksaannya adalah untuk membedakan dan menggambarkan faktor-faktor penghambatnya. Terlaksananya Organisasi Masyarakat Daerah (Perumda) Wae Mbeling, dengan menggunakan jenis penelitian subjektif dengan memanfaatkan hipotesis presentasi Levine dengan mempertimbangkan daya tanggap, daya tanggap, dan tanggung jawab sebagai alasan penelitian. Hasil peninjauan ini diketahui bahwa Organisasi Masyarakat Daerah (Perumda) Manggarai Barat telah menjalankan sistem administrasi dengan baik dengan melihat pameran penanganan pengangkutan air dengan memasang pipa di beberapa tempat di Manggarai Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penataan strategi Pedoman Teritorial yang ditetapkan pada tahun 2014. Akhir Yang didapat dari penjajakan ini adalah pameran Organisasi Wilayah Air Minum (PERUMDA) menyediakan air bersih dengan memanfaatkan pipa-pipa di wilayah Manggarai Barat melalui penataan yang telah dilakukan. . Padahal, melalui hipotesis Levine, setting pameran menunjukkan bahwa PERUMDA memiliki teknik seperti Rencana Aksi Fungsional dalam memeriksa kualitas air, namun dari segi daya tanggap terlihat adanya disparitas dalam pelaksanaan pelayanan klien, khususnya pekerja. pada segmen memperhatikan omelan masyarakat tidak direspon dengan cepat sehingga menghambat presentasi Perumda.

BUREAUCRATIC NEUTRALITY IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTIONS IN SERANG REGENCY

2025-12-26T15:37:31+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika sengketa Pilkada di Kabupaten Serang yang dipicu oleh dugaan keterlibatan pejabat negara dalam memenangkan salah satu pasangan calon, khususnya dalam konteks pelanggaran prinsip netralitas birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai pengusung pasangan calon, dan para pemangku kepentingan terkait. Data juga diperkuat melalui analisis dokumen putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan regulasi pemilu yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS merupakan respons terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), di mana Menteri Desa Yandri Susanto terbukti mengarahkan kepala desa untuk mendukung istrinya, calon petahana. Meski demikian, tidak terdapat sanksi langsung terhadap pejabat negara yang terlibat. KPU Kabupaten Serang mengonfirmasi telah menjalankan fungsi teknis sesuai regulasi dan menyerahkan pengawasan serta penindakan atas pelanggaran kampanye kepada Bawaslu. Partai pengusung pasangan yang menggugat menilai pelanggaran tersebut merusak prinsip demokrasi dan berupaya mengembalikan kepercayaan publik melalui jalur konstitusional. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas, serta perlunya peningkatan kualitas pendidikan politik untuk mencegah instrumentalitas birokrasi dalam kontestasi elektoral.

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN MANAGING POWER PLANTS (PLTS) IN TANJUNG BATU KECIL VILLAGE, KARIMUN REGENCY

2025-12-26T15:37:31+00:00

In a country's governance, electricity plays a vital role in supporting employee performance, optimizing public services, and enhancing community productivity. However, many villages in Indonesia still do not have access to 24-hour electricity; one such village is Tanjung Batu Kecil in Karimun Regency. In response to this issue, the Ministry of Energy and Mineral Resources provided assistance in the form of three Solar Power Plant (PLTS) units, each with a capacity of 30 kWp, located in Dusun I Tanjung Batu Kecil, Dusun II Pelakar, and Dusun III Kampung Baru. This study aims to analyze the role of the Village Government in managing the Solar Power Plants (PLTS) in Tanjung Batu Kecil Village, Karimun Regency. The research background is based on the existence of PLTS units as aid from the central government through the Ministry of Energy and Mineral Resources, which were handed over to the village government to be managed in order to meet the electricity needs of the community. In practice, the management of PLTS across the three hamlets shows varied outcomes: the PLTS in Dusun III remains operational, while those in Dusun I and II have become damaged and non-functional. This research employs a descriptive qualitative approach using Ryaas Rasyid's theory of government roles, which includes three indicators: as a dynamisator, facilitator, and regulator, with a total of 15 informants. The findings reveal that the Village Government plays a significant role in planning, organizing, and supervising the PLTS, although challenges remain in terms of coordination, maintenance, and community fee management, leading to operational disparities among the hamlets. Therefore, strengthening the village government's capacity and increasing active community involvement are key to achieving sustainable PLTS management.

DESA TANPA REGULASI: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSPEKTIF DESA KONSTITUSI

2025-12-28T12:43:58+00:00

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan urgensi regulasi desa dalam perspektif desa konstitusi sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan memerlukan instrumen hukum yang jelas untuk mencegah praktik kekuasaan yang sewenang-wenang termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum memiliki regulasi. Minimnya regulasi desa berdampak pada lemahnya tata kelola desa serta rendahnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya kapasitas pemerintahan desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah. Dalam perspektif desa konstitusi, regulasi desa bukan hanya instrumen hukum melainkan juga sebagai basis penguatan otonomi asli, partisipasi demokratis dan praktik rule of local law. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah desa, penguatan peran BPD serta revitalisasi partisipasi masyarakat guna membangun desa yang demokratis, akuntabel dan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi.